APB

Apresiasi Pelaku Budaya

Layanan Pelindungan Pelaku Budaya Terdampak COVID-19

Tahap I, II dan III sudah sepenuhnya selesai, untuk informasi lebih lanjut bisa membuka tautan dibawah ini.


PLP2B

Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya terdampak COVID-19 dari Direktorat Jenderal Kebudayaan

Apa itu?

Cek NIK

Terimakasih Atas Partisipasinya Pada Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya Terdampak COVID-19 Tahap I, II dan III. Proses Registrasi Ulang, Unggah Dokumen dan Unggah Karya sudah ditutup. Anda masih bisa mengunjungi halaman dashboard untuk mengetahui status serta proses perbaikan atau revisi dari verifikator dengan terlebih dahulu login melalui akun yang sudah anda buat . Ikuti sosial media instagram @bina_budaya dan @budayasa untuk informasi lebih lanjut.

Melengkapi Dokumen

Apabila telah terdaftar, Anda dapat melengkapi dokumen-dokumen dan menunggah karya Anda melalui laman dasbor.

Masuk

PLP2B

PEMBERIAN LAYANAN PELINDUNGAN PELAKU BUDAYA

Sejak merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), aktivitas berkebudayaan di Indonesia dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil karyanya mengalami berbagai kendala. Ratusan kegiatan kebudayaan dalam berbagai bentuk, dari pementasan tari tradisional, pertunjukan musik, lokakarya budaya, festival kesenian, pameran seni rupa, sampai pertunjukan bioskop berhenti di seluruh Indonesia ketika Pemerintah RI mengeluarkan himbauan pelaksanaan kebijakan penjarakan fisik (physical distancing) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah.

Daftar ini akan terus memanjang sampai dengan dihapusnya status darurat COVID-19 yang belum dapat diperkirakan saat ini. Oleh sebab itu, terjadi perlambatan dalam daur hidup kebudayaan di tanah air. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menginisiasi Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya terdampak COVID-19.

Program pemberian layanan pelindungan pelaku budaya terdampak pandemi COVID-19 merupakan sebuah usaha pembinaan terhadap para pelaku budaya yang aktivitas budayanya terdampak akibat wabah COVID-19. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan mendorong para pelaku budaya untuk menghasilkan dan mempublikasikan hasil karya mereka melalui wahana virtual.

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menjalankan pendataan terhadap pelaku budaya yang kehidupan ekonominya terdampak oleh pandemi yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Terhadap puluhan ribu pelaku budaya ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan menerapkan mekanisme seleksi yang mempertimbangkan aspek keparahan dampak, kemendesakan intervensi, dan konsistensi kiprah di bidang kebudayaan, untuk kemudian memberikan bantuan kepada mereka.

Kriteria

Layanan Pelindungan Pelaku Budaya Terdampak Pandemi COVID-19 diberikan kepada pelaku budaya terbagi atas dua prioritas:

  1. Prioritas I, meliputi para pelaku budaya yang termasuk dalam pengelompokkan kriteria:
    1. Pelaku budaya yang bersangkutan tidak punya mata pencaharian lain selain kegiatan bidang kebudayaan yang berhenti total akibat wabah atau berkurang secara signifikan akibat wabah;
    2. Pelaku budaya yang memiliki penghasilan perbulan sebesar-besarnya lima juta rupiah sebelum wabah berlangsung; dan
    3. Pelaku budaya yang sudah berkeluarga, dan memiliki penghasilan perbulan antara lima sampai sepuluh juta rupiah sebelum wabah berlangsung.
  2. Prioritas II, meliputi para pelaku budaya yang termasuk dalam pengelompokkan kriteria:
    1. Pelaku budaya yang belum atau tidak berkeluarga, serta memiliki penghasilan perbulan antara lima sampai sepuluh juta rupiah sebelum wabah berlangsung; dan
    2. Pelaku budaya yang memiliki penghasilan perbulan di atas sepuluh juta rupiah sebelum wabah berlangsung.

Larangan

Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya Dalam Masa Pandemi COVID-19 DILARANG untuk:

  1. Diberikan sebagai sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun masyarakat;
  2. Diberikan kepada pelaku budaya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Karyawan BUMN, Karyawan BUMD, Dosen dan Dokter;
  3. Dipindahbukukan ke rekening atas nama orang lain; dan
  4. Dipinjamkan kepada pihak/orang lain/kegiatan pihak lain.

Cek NIK

Proses Cek NIK, Registrasi Ulang, Unggah Dokumen dan Unggah Karya Sudah Ditutup.
Cek Status Verifikasi Karya dan Dokumen anda pada halaman dashboard dengan login menggunakan akun yang sudah dibuat (bagi yang sudah berhasil cek NIK dan registrasi).

Galeri Karya

Statistik

78432 Pelaku Budaya
205464 Karya
11 Tema

Pertanyaan Sering Diajukan

Daftar Pertanyaan

Saya sudah mendapatkan bantuan Tahap I, apakah mendapatkan bantuan lagi di tahap II?

Kegiatan Apresiasi Pelaku Budaya ini dilakukan secara bertahap untuk menggapai seluas mungkin para Pelaku Budaya. Tahap II ditujukan untuk Pelaku Budaya yang belum mendapatkan bantuan di tahap I. Pelaku Budaya yang sudah mendapatkan bantuan di tahap I, tidak bisa lagi mengikuti bantuan tahap II. Bagi Anda yang terdaftar pada Tahap II, silahkan sempurnakan data anda pada menu Masuk.

Mengapa NIK (Nomor Induk Kependudukan) saya masuk ke dalam kategori penerima bantuan Prioritas I? Kapankah penyaluran bantuannya untuk Prioritas I dilaksanakan?

  • Penerima layanan Prioritas I meliputi para pelaku budaya yang termasuk dalam pengelompokan kriteria berikut ini:
    • Pelaku budaya yang bersangkutan tidak memiliki mata pencarian lain selain kegiatan bidang kebudayaan yang terhenti total akibat wabah COVID-19 atau berkurang secara signifikan akibat wabah COVID-19;
    • Pelaku budaya yang memiliki penghasilan perbulannya paling besar lima juta rupiah sebelum wabah COVID-19 terjadi; dan
    • Pelaku budaya yang sudah berkeluarga serta memiliki penghasilan perbulan antara lima sampai sepuluh juta rupiah sebelum wabah COVID-19 terjadi.
  • Penerima layanan Prioritas I terlebih dahulu mesti melengkapi data diri untuk mendapat bantuan pada periode Mei – Juni. Setelah berkas lengkap dan diverifikasi oleh pihak Panitia PLP2B, bantuan akan segera disalurkan kepada pribadi Pelaku Budaya yang bersangkutan.

Mengapa NIK saya masuk ke dalam kategori penerima bantuan Prioritas II? Kapankah penyaluran bantuan untuk Prioritas II?

  • Penerima yang masuk dalam kategori Prioritas II meliputi para pelaku budaya yang termasuk dalam pengelompokan kriteria sebagai berikut:
    • Pelaku budaya yang belum atau tidak berkeluarga serta memiliki penghasilan perbulan antara lima sampai sepuluh juta rupiah sebelum wabah COVID-19 berlangsung; dan
    • Pelaku budaya yang memiliki penghasilan perbulan di atas sepuluh juta rupiah sebelum wabah COVID-19 berlangsung.
    • Pengelompokan tersebut berdasarkan data yang telah Anda berikan saat pendataan periode 3 - 8 April 2020.
  • Penerima layanan Prioritas II akan diundang untuk melengkapi data diri melalui laman ini bulan september 2020, dengan mendapatkan bantuan pada periode II setelah berkas lengkap dan diverifikasi oleh Panitia PLP2B.

Berapakah besar bantuan yang saya terima?

Setelah semua proses selesai, berkas lengkap dan sudah diverifikasi oleh Panitia PLP2B, dana bantuan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan masuk ke dalam rekening Anda yang terdaftar dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu. Pajak berkaitan dengan bantuan ini ditanggung oleh Pemerintah.

Saya lupa password untuk login saya sehingga ada keterangan login Invalid. Apa yang harus saya lakukan?

Klik tombol Lupa Password pada halaman Masuk kemudian anda akan mendapatkan notifikasi melalui email. Ikuti petunjuk selanjutnya.

Saya adalah Pekerja Budaya yang juga berstatus sebagai Pekerja (PNS/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/Karyawan BUMD/DOSEN/DOKTER). Apakah saya bisa melanjutkan proses sebagai penerima bantuan?

Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya Terdampak Pandemi COVID-19 tidak diberikan kepada pelaku budaya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PPNS), TNI, POLRI, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD, Dosen, Dokter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PLP2B 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila ditemukan terjadinya pemalsuan dokumen dan atau terjadi kesalahan ketika pengisian data sebelumnya dan atau ditemukan terjadinya kesalahan data ketika proses audit berlangsung, maka semua konsekuensi hukum dan administrasi akan menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan.

Apakah ada berkas yang harus disiapkan untuk dapat melakukan pengisian data di situs ini?

  • Siapkan berkas untuk kelengkapan data berupa:
    1. File digital foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku;
    2. File digital foto NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk Anda yang telah memiliki NPWP;
    3. File digital foto Buku Rekening Bank yang masih aktif (foto pada lembar yang mencantumkan Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening Bank);
    4. Bukti Karya Pelaku Budaya (menampilkan diri/wajah apabila seni pertunjukan); dan;
    5. File digital foto Buku Rekening Bank setelah dana masuk (mutasi/bukti transfer masuk).

Mengapa penyaluran bantuan menggunakan Bank penyalur?

  • Kami merespon cepat keluhan dan kendala yang dialami para pelaku budaya. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi program yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Beberapa kendala penyaluran tahap I yang diharapkan tidak terjadi lagi pada tahap II ini adalah:i: Kendala dan retur dalam penyaluran dana :
    1. Rekening tidak terdaftar/tidak aktif/digunakan sebagai pembayaran honor dari pemerintah;
    2. Pelaku budaya tidak memperhatikan ejaan nama, gelar dan tpelaku budaya baca sesuai pada buku rekening terdaftar;
    3. Pelaku budaya tidak memperhatikan nama bank ketika memasukan data dimana ada perbedaan antara rekening (syariah/konvensional);
    4. Pelaku budaya tidak memperhatikan nomor rekening bank ketika memasukan data misalnya (kurang digit atau memasukan nomor yang salah);
    5. Penolakan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) diakibatkan kesalahan memasukan data diatas kami oleh pelaku budaya. Sehingga panitia PLP2B menghubungi pelaku budaya bersangkutan untuk memperbaiki data yang didaftarkan;
    6. Pelaku budaya tidak mencantumkan nomor telepon seluler aktif sehingga panitia PLP2B/APB (tidak dapat dihubungi)yang bersangkutan.

Seperti apa sebetulnya rekening yang sudah sesuai?

Rekening yang sudah sesuai adalah rekening yang masih aktif digunakan bertransaksi oleh pelaku budaya dari 3 bank yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan (BNI,BRI, dan Bank Mandiri).

Bagaimana agar tidak terjadi penolakan dan retur dari KPPN ?

  • Pastikan mengisi nomor dan nama rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Pastikan rekening sudah sesuai, untuk mengetahui seperti apa rekening yang sudah sesuai silahkan cek pada daftar pertanyaan diatas terkait rekening yang sesuai.

Apakah bank penyalur hanya BNI,BRI dan Bank Mandiri?

Bank penyalur yang ditunjuk untuk membantu kemudahan penyaluran bantuan tahap I dan tahap II adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Pemilihan bank pemerintah tersebut berdasarkan pertimbangan kemudahan akses masyarakat terhadap kantor cabang dan kantor cabang pembantu ketiga bank tersebut yang tersebar luas di seluruh Indonesia, terutama bagi pelaku budaya yang berdomisili di daerah yang memberlakukan pembatasan sosial selama pandemi COVID-19.

Jika saya memiliki rekening syariah dari bank-bank selain penyalur apakah saya bisa mengunggahnya untuk dijadikan rekening penyalur?

Tidak. bank yang ditunjuk untuk penyaluran adalah bank-bank konvensional dari (BNI/BRI/Bank Mandiri).

Saya tidak memiliki rekening Bank. Bisakah saya menggunakan rekening keluarga atau komunitas?

Tidak. Rekening Bank harus sesuai dengan nama penerima bantuan serta data diri di KTP. Silakan terlebih dahulu membuat rekening di bank terdekat sebelum melengkapi pendataan lebih lanjut.

Bagaimana kalau rekening saya jenis yang tidak menggunakan Buku Tabungan?

Apabila rekening bank Pelaku budaya adalah rekening virtual (yang memiliki simpanan tetapi termasuk dalam produk tanpa buku tabungan) maka Pelaku budaya perlu mencetak rekening koran di bank Pelaku budaya, atau print di ATM terdekat, atau screen capture dari aplikasi m-banking Pelaku budaya pada bagian yang menampilkan nama dan nomor rekening Pelaku budaya.

Bagaimana Jika Saya Tidak Memiliki Rekening BRI/BNI/Bank Mandiri?

  • Bagi yang tidak memiliki rekening bank terdaftar, akan dibukakan buku rekening baru yang dapat diambil di kantor bank cabang terdekat dari alamat domisili calon penerima dengan memilih bank pada laman apb.kemdikbud.go.id dan kemudian membawa dokumen unduhan dari laman tersebut ke bank yang sudah dipilih calon penerima bantuan diantaranya:
    1. Identitas diri KTP
    2. Kartu Keluarga
    3. NPWP bagi yang sudah memiliki
    4. Menunjukan soft copy SK yang diunduh pada saat pelaku budaya mengaktifkan rekening di kantor bank
    5. Surat pengantar dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang membuktikan kebenaran penerima bantuan (dapat diunduh pada akun masing-masing penerima pada laman dasbor apb.kemdikbud.go.id)

Bagaimana dan kapan saya harus ke bank untuk mengambil pencairan dana?

  • Rencana Penjadwalan:
    • Pengumuman Pembukaan : 05 Oktober 2020
    • Unggah Karya dan Dokumen : 05 Oktober 2020 - 15 November 2020
    • Verifikasi Karya dan Dokumen : 15 Oktober 2020 - 30 November 2020
    • Penarikan Data Calon Penerima: 01 - 30 November 2020
    • Pencairan Dana : 05 November 2020 - 14 Desember 2020 (Pelaku Budaya bisa mengambil dana ke Bank yang sudah dipilih)
    • Perbaikan Data Retur Bank : 10 November 2020 - 10 Desember 2020
  • Tahap pengambailan dana bantuan dapat pelaku budaya lakukan setelah pemberitahuan pencairan yang akan diinformasikan secara berkala pada laman https://kebudayaan.kemdikbud.go.id atau Akun Instagram @bina_budaya atau @budaya_saya atau Informasi Pemberitahuan melalui SMS/Aplikasi Whatsapp pada nomor telepon seluler pelaku budaya.

Setelah dana masuk apa yang harus saya lakukan?

Ada dua tahap yang harus dilakukan untuk melengkapi pertanggungjawaban penerimaan bantuan Anda. Yaitu, pertama, melakukan unggah foto bukti Buku Rekening (bukti transaksi setoran masuk/mutasi) dan, kedua atau terakhir, mengisi kuesioner/survey evaluasi program layanan.

Saya salah memasukkan data diri dan dokumen. Apakah bisa saya perbarui dan perbaiki datanya?

Pelaku budaya masih dapat merubah dan memperbarui data pelaku budaya dengan kembali ke menu profil dan atau unggah data dengan memerhatikan jadwal yang ada.

Bagaimana jika saya salah memasukkan data diri dan dokumen, tetapi saya baru perbarui dan perbaiki datanya lewat tanggal yang ada?

  • Setelah tanggal untuk melengkapi data, dokumen serta karya berakhir maka anda tidak dapat lagi memperbarui maupun memperbaiki data yang sudah terunggah
  • Data yang tidak sesuai akan ditolak serta tidak diberikan waktu tambahan untuk perbaikan atau revisi

Apa itu Bukti Karya Pelaku Budaya?

  • Bukti Karya Pelaku Budaya merupakan bukti yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah benar seorang Pelaku Budaya, sesuai dengan data profesi yang dicatatkan pada saat pendataan berlangsung. Anda perlu menyertakan Bukti Karya Pelaku Budaya tersebut sedikitnya 1 (satu) bukti dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bukti.
  • Bukti Karya Pelaku Budaya yang diunggah terbagi atas dua jenis yakni:
    1. Untuk Pelaku Budaya yang berprofesi sebagai pencipta karya (Seniman, Peneliti, Sutradara Film, Perupa, Komponis, Koreografer, dan lainnya), Bukti Karya dapat berbentuk salinan karya yang diciptakan oleh sang penerima bantuan. Salinan karya ini merupakan objek Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh UU No.28/2014 tentang Hak Cipta, UU No.13/2016 tentang Paten, atau UU No.20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bukti Karya yang berbentuk salinan karya dapat berbentuk:
      1. Karya tertulis format digital (catatan, esai, kajian ilmiah, kajian popular, prosa, puisi, notasi musik, dsb.);
      2. Rekaman suara format digital (lagu, scoring musik, rekaman tradisi lisan, dsb.);
      3. Rekaman video format digital (film pendek, film cerita panjang, dokumenter, animasi, rekaman video pertunjukan teater, rekaman video pentas wayang, film tari, rekaman video pentas musik, rekaman video simulasi aplikasi digital, dsb.); atau
      4. Citra (image) digital (foto karya seni rupa, karya fotografi, infografis, ilustrasi, lukisan, komik, dsb.).
    2. Untuk Pelaku Budaya yang berprofesi sebagai pekerja budaya/pekerja seni/artisan (Ahli Tata Panggung, Ahli Tata Suara, Ahli Perekaman, Ahli Tata Rias, Kurator, Ahli Manajemen Seni, Ahli Manajemen Museum, Pengelola Kegiatan Budaya, Pengelola Situs Arkeologi, Pengelola Venue Kebudayaan, dsb.), Bukti Karya dapat berupa bukti dokumentasi keterlibatan dalam satu (atau beberapa) aktivitas budaya yang telah dilaksanakan. Contoh:
      1. Foto/video dokumentasi yang menunjukkan sang penerima bantuan sedang terlibat dalam sebuah produksi karya;
      2. Buku program festival/kegiatan yang menuliskan sang penerima bantuan sebagai pihak yang terlibat;
      3. Review/berita/ulasan jurnalistik (yang sudah terpublikasi) yang mencatat bahwa sang penerima bantuan terlibat dalam karya/kegiatan/venue tertentu;
      4. Dapat juga berbentuk rekaman suara/video seorang (atau beberapa orang) pemain musik yang mempertunjukkan / mengaransemen lagu milik orang lain (dengan kredit pencipta lagu yang HARUS ditulis/tertera dalam video); atau
      5. Berbagai bentuk dokumentasi lainnya.
  • Bukti Karya diunggah dalam format .pdf (untuk yang berbentuk karya tertulis), audio format .mp3 (untuk yang berbentuk rekaman suara digital) , video format .mp4 (untuk yang berbentuk rekaman video digital), serta citra digital format .jpg (untuk yang berbentuk citra/foto digital).
  • Apabila memungkinkan, salinan karya yang diunggah sebagai Bukti Karya bercerita tentang keadaan pandemi COVID-19 ini atau merespon keadaan masyarakat saat pandemi ini atau bentuk-bentuk lain yang kontekstual dengan keadaan masyarakat/kebudayaan Indonesia menghadapi masa krisis pandemi ini.
  • Pelaku Budaya bisa mengirimkan lebih dari satu format Bukti Karya. Misalnya: mengirimkan file foto dan video atau video dan karya tulis atau ketiganya.
  • Batas maksimal file upload pengunggahan adalah total 50Mb/penerima bantuan.

Bukti Karya yang saya unggah apa kemudian bisa dilihat oleh orang lain?

Bisa. Setiap salinan bukti karya yang masuk akan diarsipkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dan nantinya akan ditayangkan dalam situs ini serta situs Galeri Indonesia Bahagia. Apabila bukti karya berupa objek Kekayaan Intelektual, maka Hak Cipta karya tersebut tetap dimiliki oleh masing-masing penciptanya sesuai peraturan perundang-undangan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan berhak mempublikasikannya secara non-komersial dan dalam kerangka publikasi Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya ini.

Setelah saya mengunggah Bukti Karya, ada proses verifikasi berkas. Apakah itu dan berkas apa saja?

  • Setelah Bukti Karya diverifikasi oleh Panitia PLP2B, proses dapat Anda lanjutkan dengan mengisi/melengkapi borang. Pelengkapan borang tersebut meliputi nama, alamat, nama bank, nomor rekening bank, dan tanda tangan Anda untuk diletakkan secara otomatis pada kelengkapan administrasi yang terdiri dari:
    1. BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST): berita acara yang menyatakan calon penerima layanan telah mengirimkan bukti karya sebagai syarat utama mengakses program layanan.
    2. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SP2B): surat perjanjian antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan calon penerima layanan. Surat ini mengatur perihal pemberian bantuan dan juga tata laksana program ini, serta hak dan kewajiban antar pihak.
    3. BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP): berita acara yang mencatat proses pencairan keuangan.
    4. KWITANSI: bukti pencatatan pengiriman uang sebagai prasyarat administrasi ketatausahaan untuk pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  • Anda kemudian dapat mengunduh semua kelengkapan administrasi di atas sebagai bukti yang Anda pegang.

Bagaimana mekanisme pengajuan pencairan oleh panitia setelah dokumen dan karya terverifikasi ?

Berikut gambaran mekanisme pengajuan pencairan ke KPPN untuk disalurkan oleh bank penyalur kepada pelaku budaya setelah dokumen dan karya terverifikasi.