APB

Apresiasi Pelaku Budaya

Layanan Pelindungan Pelaku Budaya Terdampak COVID-19

Situs ini ditujukan untuk para pelaku budaya yang telah mengisi Borang Pendataan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atas Pelaku Budaya Terdampak COVID-19 pada periode 3 - 8 April 2020

PLP2B

Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya terdampak COVID-19 dari Direktorat Jenderal Kebudayaan

Apa itu?

Cek NIK

Apakah Anda sudah terdaftar sebagai calon penerima program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya terdampak COVID-19?

Cek Disini

Melengkapi Dokumen

Apabila telah terdaftar, Anda dapat melengkapi dokumen-dokumen dan menunggah karya Anda melalui laman dasbor.

Masuk

Lihat Panduannya

PLP2B

PEMBERIAN LAYANAN PELINDUNGAN PELAKU BUDAYA

Sejak merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), aktivitas berkebudayaan di Indonesia dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil karyanya mengalami berbagai kendala. Ratusan kegiatan kebudayaan dalam berbagai bentuk, dari pementasan tari tradisional, pertunjukan musik, lokakarya budaya, festival kesenian, pameran seni rupa, sampai pertunjukan bioskop berhenti di seluruh Indonesia ketika Pemerintah RI mengeluarkan himbauan pelaksanaan kebijakan penjarakan fisik (physical distancing) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah.

Daftar ini akan terus memanjang sampai dengan dihapusnya status darurat COVID-19 yang belum dapat diperkirakan saat ini. Oleh sebab itu, terjadi perlambatan dalam daur hidup kebudayaan di tanah air. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menginisiasi Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya terdampak COVID-19.

Program pemberian layanan pelindungan pelaku budaya terdampak pandemi COVID-19 merupakan sebuah usaha pembinaan terhadap para pelaku budaya yang aktivitas budayanya terdampak akibat wabah COVID-19. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan mendorong para pelaku budaya untuk menghasilkan dan mempublikasikan hasil karya mereka melalui wahana virtual.

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menjalankan pendataan terhadap pelaku budaya yang kehidupan ekonominya terdampak oleh pandemi yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Terhadap puluhan ribu pelaku budaya ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan menerapkan mekanisme seleksi yang mempertimbangkan aspek keparahan dampak, kemendesakan intervensi, dan konsistensi kiprah di bidang kebudayaan, untuk kemudian memberikan bantuan kepada mereka.

Kriteria

Layanan Pelindungan Pelaku Budaya Terdampak Pandemi COVID-19 diberikan kepada pelaku budaya terbagi atas dua prioritas:

  1. Prioritas I, meliputi para pelaku budaya yang termasuk dalam pengelompokkan kriteria:
    1. Pelaku budaya yang bersangkutan tidak punya mata pencaharian lain selain kegiatan bidang kebudayaan yang berhenti total akibat wabah atau berkurang secara signifikan akibat wabah;
    2. Pelaku budaya yang memiliki penghasilan perbulan sebesar-besarnya lima juta rupiah sebelum wabah berlangsung; dan
    3. Pelaku budaya yang sudah berkeluarga, dan memiliki penghasilan perbulan antara lima sampai sepuluh juta rupiah sebelum wabah berlangsung.
  2. Prioritas II, meliputi para pelaku budaya yang termasuk dalam pengelompokkan kriteria:
    1. Pelaku budaya yang belum atau tidak berkeluarga, serta memiliki penghasilan perbulan antara lima sampai sepuluh juta rupiah sebelum wabah berlangsung; dan
    2. Pelaku budaya yang memiliki penghasilan perbulan di atas sepuluh juta rupiah sebelum wabah berlangsung.

Larangan

Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya Dalam Masa Pandemi COVID-19 DILARANG untuk:

  1. Diberikan sebagai sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun masyarakat;
  2. Diberikan kepada pelaku budaya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  3. Dipindahbukukan ke rekening atas nama orang lain; dan
  4. Dipinjamkan kepada pihak/orang lain/kegiatan pihak lain.

Cek NIK

Cek NIK/Nomor KTP Anda untuk mengetahui status penerima bantuan Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya Terdampak COVID-19.

Galeri Karya

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Statistik

29781 Pelaku Budaya
28994 Karya
11 Tema
0 Terbantu

Pertanyaan Sering Diajukan

Daftar Pertanyaan

Mengapa NIK (Nomor Induk Kependudukan) saya masuk ke dalam kategori penerima bantuan Prioritas I? Kapankah penyaluran bantuannya untuk Prioritas I dilaksanakan?
  • Penerima layanan Prioritas I meliputi para pelaku budaya yang termasuk dalam pengelompokan kriteria berikut ini:
    • Pelaku budaya yang bersangkutan tidak memiliki mata pencarian lain selain kegiatan bidang kebudayaan yang terhenti total akibat wabah COVID-19 atau berkurang secara signifikan akibat wabah COVID-19;
    • Pelaku budaya yang memiliki penghasilan perbulannya paling besar lima juta rupiah sebelum wabah COVID-19 terjadi; dan
    • Pelaku budaya yang sudah berkeluarga serta memiliki penghasilan perbulan antara lima sampai sepuluh juta rupiah sebelum wabah COVID-19 terjadi.
  • Penerima layanan Prioritas I terlebih dahulu mesti melengkapi data diri untuk mendapat bantuan pada periode Mei – Juni. Setelah berkas lengkap dan diverifikasi oleh pihak Panitia PLP2B, bantuan akan segera disalurkan kepada pribadi Pelaku Budaya yang bersangkutan.

Mengapa NIK saya masuk ke dalam kategori penerima bantuan Prioritas II? Kapankah penyaluran bantuan untuk Prioritas II?
  • Penerima yang masuk dalam kategori Prioritas II meliputi para pelaku budaya yang termasuk dalam pengelompokan kriteria sebagai berikut:
    • Pelaku budaya yang belum atau tidak berkeluarga serta memiliki penghasilan perbulan antara lima sampai sepuluh juta rupiah sebelum wabah COVID-19 berlangsung; dan
    • Pelaku budaya yang memiliki penghasilan perbulan di atas sepuluh juta rupiah sebelum wabah COVID-19 berlangsung.
    • Pengelompokan tersebut berdasarkan data yang telah Anda berikan saat pendataan periode 3 - 8 April 2020.
  • Penerima layanan Prioritas II akan diundang untuk melengkapi data diri melalui situs ini mulai 1 Juli 2020, dengan mendapatkan bantuan pada periode Agustus-September setelah berkas lengkap dan diverifikasi oleh Panitia PLP2B.

Berapakah besar bantuan yang saya terima?

Setelah semua proses selesai, berkas lengkap dan sudah diverifikasi oleh Panitia PLP2B, dana bantuan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan masuk ke dalam rekening Anda yang terdaftar dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu. Pajak berkaitan dengan bantuan ini ditanggung oleh Pemerintah.

Bagaimana apabila ada notifikasi “No KK yang anda masukkan tidak sesuai dengan data kami”

Pastikan kembali nomor kk yang tertera pada kartu keluarga anda, apabila masih terkendala silahkan hubungi Dukcapil terdekat atau melalui hotline Dukcapil di 1500537 untuk pemutakhiran data Kartu Keluarga Anda.

Saya lupa password untuk login saya sehingga ada keterangan login Invalid. Apa yang harus saya lakukan?

Klik tombol Lupa Password pada halaman Masuk kemudian anda akan mendapatkan notifikasi melalui email. Ikuti petunjuk selanjutnya.

Saya adalah Pekerja Budaya yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apakah saya bisa melanjutkan proses sebagai penerima bantuan?

Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya Terdampak Pandemi COVID-19 tidak diberikan kepada pelaku budaya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PLP2B 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila ditemukan terjadinya pemalsuan dokumen dan atau terjadi kesalahan ketika pengisian data sebelumnya dan atau ditemukan terjadinya kesalahan data ketika proses audit berlangsung, maka semua konsekuensi hukum dan administrasi akan menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan.

Apakah ada berkas yang harus disiapkan untuk dapat melakukan pengisian data di situs ini?
  • Siapkan berkas untuk kelengkapan data berupa:
    1. Nomor Kartu Keluarga yang masih berlaku;
    2. File digital foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku;
    3. File digital foto NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk Anda yang telah memiliki NPWP;
    4. File digital foto Buku Rekening Bank yang masih aktif (foto pada lembar yang mencantumkan Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening Bank);
    5. Bukti Karya Pelaku Budaya dan;
    6. File digital foto Buku Rekening Bank setelah dana masuk (mutasi/bukti transfer masuk).

Apa itu Buku Rekening yang masih aktif?
  • Rekening yang aktif adalah rekening yang masih digunakan untuk transaksi dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terakhir.
  • Silakan cek bank masing-masing untuk ketentuan lebih lanjut mengenai status rekening Anda saat ini.

Rekening Bank Syariah Daerah saya Tidak terdaftar?

Jika bank tidak terdaftar (Bank Daerah Syariah) masukan data Bank Daerahnya Misal: Bank Jawa Barat Syariah anda bisa memasukan data Bank Jawa Barat sebagai pendataan.

Saya tidak memiliki rekening Bank. Bisakah saya menggunakan rekening keluarga atau komunitas?

Rekening Bank harus sesuai dengan nama penerima bantuan serta data diri di KTP. Silakan terlebih dahulu membuat rekening di bank terdekat sebelum melengkapi pendataan lebih lanjut.

Bagaimana kalau rekening saya jenis yang tidak menggunakan Buku Tabungan?

Apabila rekening bank Anda adalah rekening virtual (yang memiliki simpanan tetapi termasuk dalam produk tanpa buku tabungan) maka Anda perlu mencetak rekening koran di bank Anda, atau print di ATM terdekat, atau tangkapan layar (screen capture) dari aplikasi m-banking Anda pada bagian yang menampilkan nama dan nomor rekening Anda.

Saya salah memasukkan data diri dan dokumen. Apakah bisa saya perbarui dan perbaiki datanya?

Anda masih dapat merubah dan perbarui data anda dengan kembali ke menu profil dan atau unggah data.

Apa itu Bukti Karya Pelaku Budaya?
  • Bukti Karya Pelaku Budaya merupakan bukti yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah benar seorang Pelaku Budaya, sesuai dengan data profesi yang dicatatkan pada saat pendataan berlangsung. Anda perlu menyertakan Bukti Karya Pelaku Budaya tersebut sedikitnya 1 (satu) bukti dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bukti.
  • Bukti Karya Pelaku Budaya yang diunggah terbagi atas dua jenis yakni:
    1. Untuk Pelaku Budaya yang berprofesi sebagai pencipta karya (Seniman, Peneliti, Sutradara Film, Perupa, Komponis, Koreografer, dan lainnya), Bukti Karya dapat berbentuk salinan karya yang diciptakan oleh sang penerima bantuan. Salinan karya ini merupakan objek Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh UU No.28/2014 tentang Hak Cipta, UU No.13/2016 tentang Paten, atau UU No.20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bukti Karya yang berbentuk salinan karya dapat berbentuk:
      1. Karya tertulis format digital (catatan, esai, kajian ilmiah, kajian popular, prosa, puisi, notasi musik, dsb.);
      2. Rekaman suara format digital (lagu, scoring musik, rekaman tradisi lisan, dsb.);
      3. Rekaman video format digital (film pendek, film cerita panjang, dokumenter, animasi, rekaman video pertunjukan teater, rekaman video pentas wayang, film tari, rekaman video pentas musik, rekaman video simulasi aplikasi digital, dsb.); atau
      4. Citra (image) digital (foto karya seni rupa, karya fotografi, infografis, ilustrasi, lukisan, komik, dsb.).
    2. Untuk Pelaku Budaya yang berprofesi sebagai pekerja budaya/pekerja seni/artisan (Ahli Tata Panggung, Ahli Tata Suara, Ahli Perekaman, Ahli Tata Rias, Kurator, Ahli Manajemen Seni, Ahli Manajemen Museum, Pengelola Kegiatan Budaya, Pengelola Situs Arkeologi, Pengelola Venue Kebudayaan, dsb.), Bukti Karya dapat berupa bukti dokumentasi keterlibatan dalam satu (atau beberapa) aktivitas budaya yang telah dilaksanakan. Contoh:
      1. Foto/video dokumentasi yang menunjukkan sang penerima bantuan sedang terlibat dalam sebuah produksi karya;
      2. Buku program festival/kegiatan yang menuliskan sang penerima bantuan sebagai pihak yang terlibat;
      3. Review/berita/ulasan jurnalistik (yang sudah terpublikasi) yang mencatat bahwa sang penerima bantuan terlibat dalam karya/kegiatan/venue tertentu;
      4. Dapat juga berbentuk rekaman suara/video seorang (atau beberapa orang) pemain musik yang mempertunjukkan / mengaransemen lagu milik orang lain (dengan kredit pencipta lagu yang HARUS ditulis/tertera dalam video); atau
      5. Berbagai bentuk dokumentasi lainnya.
  • Bukti Karya diunggah dalam format .pdf (untuk yang berbentuk karya tertulis), audio format .mp3 (untuk yang berbentuk rekaman suara digital) , video format .mp4 (untuk yang berbentuk rekaman video digital), serta citra digital format .jpg (untuk yang berbentuk citra/foto digital).
  • Apabila memungkinkan, salinan karya yang diunggah sebagai Bukti Karya bercerita tentang keadaan pandemi COVID-19 ini atau merespon keadaan masyarakat saat pandemi ini atau bentuk-bentuk lain yang kontekstual dengan keadaan masyarakat/kebudayaan Indonesia menghadapi masa krisis pandemi ini.
  • Pelaku Budaya bisa mengirimkan lebih dari satu format Bukti Karya. Misalnya: mengirimkan file foto dan video atau video dan karya tulis atau ketiganya.
  • Batas maksimal file upload pengunggahan adalah total 50Mb/penerima bantuan.

Bukti Karya yang saya unggah apa kemudian bisa dilihat oleh orang lain?

Bisa. Setiap salinan bukti karya yang masuk akan diarsipkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dan nantinya akan ditayangkan dalam situs ini serta situs Galeri Indonesia Bahagia. Apabila bukti karya berupa objek Kekayaan Intelektual, maka Hak Cipta karya tersebut tetap dimiliki oleh masing-masing penciptanya sesuai peraturan perundang-undangan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan berhak mempublikasikannya secara non-komersial dan dalam kerangka publikasi Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya ini.

Setelah saya mengunggah Bukti Karya, ada proses verifikasi berkas. Apakah itu dan berkas apa saja?
  • Setelah Bukti Karya diverifikasi oleh Panitia PLP2B, proses dapat Anda lanjutkan dengan mengisi/melengkapi borang. Pelengkapan borang tersebut meliputi nama, alamat, nama bank, nomor rekening bank, dan tanda tangan Anda untuk diletakkan secara otomatis pada kelengkapan administrasi yang terdiri dari:
    1. BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST): berita acara yang menyatakan calon penerima layanan telah mengirimkan bukti karya sebagai syarat utama mengakses program layanan.
    2. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SP2B): surat perjanjian antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan calon penerima layanan. Surat ini mengatur perihal pemberian bantuan dan juga tata laksana program ini, serta hak dan kewajiban antar pihak.
    3. BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP): berita acara yang mencatat proses pencairan keuangan.
    4. KWITANSI: bukti pencatatan pengiriman uang sebagai prasyarat administrasi ketatausahaan untuk pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  • Anda kemudian dapat mengunduh semua kelengkapan administrasi di atas sebagai bukti yang Anda pegang.

Setelah dana masuk apa yang harus saya lakukan?

Ada dua tahap yang harus dilakukan untuk melengkapi pertanggungjawaban penerimaan bantuan Anda. Yaitu, pertama, melakukan unggah foto bukti Buku Rekening (bukti transaksi setoran masuk/mutasi) dan, kedua atau terakhir, mengisi kuesioner/survey evaluasi program layanan.